Balada PILEG di Kecamatan Ngawen

PEMILU yang katanya merupakan pesta rakyat, untuk menentukan wakil-wakil rakyat dengan harapan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, lambat laun hanya sebuah pepesan kosong karena hanya berakhir sebagai harapan semu, karena wakil-wakil rakyat terpilih belum tentu berjuang demi rakyat, kebanyakan mereka akan berjuang demi perut sendiri dan golongan, rakyat yang menjadikan tidak pernah di pikirkan; dan hal ini sudah jamak terjadi di negeri ini, mereka akan bersikap manis dan berbuat simpati ketika saat pemilihan akan datang dengan harapan terpilih dan mendapatkan suara dari rakyat;

Jika hal ini sebagai akibat dari rakyat yang salah pilih atau memang kehendak rakyat karena mendapatkan janji palsu, atau mungkin memilih karena mendapatkan ratusan ribu sebelum memilih; jika hal ini terjadi pada masyarakat kita, lain lagi dengan para petugas di lapangan, yang merupakan “pahlawan pemilu”, yang merupakan ujuk tombak kesuksesan pemilu, KPU tidak ada artinya tanpa KPPS, PPS dan PPK, calon legeslatif, calon presiden tidak akan pernah jadi anggota legeslatif bahkan presiden jika tidak ada KPPS, PPS dan PPK; maka ketika rekan-rekan telah bekerja siang malam dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran mengapa terkadang masih dibully, di salahkan dan terkadang tidak dipandang sebelah mata kinerjanya; dan hal ini pernah terjadi di Kecamatan Ngawen, ketika Balada PILEG di Kecamatan Ngawen terjadi, apa yang dilakukan KPUD Gunungkidul, ternyata harga sebuah kejujuran itu begitu murah dimata orang-orang uang ambisius. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi semuanya.

Awal peristiwa, Supriyana dituding melakukan penggelembungan suara dan atau memindah angka perolehan suara 12 partai yang bertarung pada pileg 2014. Saki PKS Nur Iksan alias Ngatino, dengan data angka yang diyakini akura sinya,  dijadikan dasar untuk meminta Supriyana membuka C1 plano di forum PPK. Supriyana bersedia memenuhi permintaan saksi dari PKS, dengan catatan Ngatino memberikan alasan yang tepat. Sementara Ngatino hanya menyodorkan rekap versi PKS, dan bukan C1 folio. Membuka C1 plano dengan data versi Ngatino, menurut Supriyana, adalah menyalahi aturan. Supriyana bersikukuh, tak menuruti permintaan saksi PKS.

Hasil Rekapan

Situasi memanas, tragedipun terjadi. Supriyana diusir oleh Ketua KPUD Gunungkidul Zaenuri Iksan dari ruangan PPK Kecamatn Ngawen. Gelar  C1 plano dilakukan, tanpa kehadiran Supriyana. Semua C1 palno dibongkar, dirunut dan dibaca ulang. Tudingan Ngatino, selaku saksi PKS tidak terbukti. Gelar C1 plano dilakukan 14/4/2014. Tertanggal 17 April 2014, Ngatino menulis surat pernyataan minta maaf, lantaran apa yang dia tuduhkan   ternyata salah. Nyaris, Ngatino jadi bulan-bulanan massa pendukung PPS. Saksi PKS ini menulis surat permintaan maaf dalam selembar folio bergaris, terkesan asal-asalan, tidak profesional

Surat Pernyataan

Selasa, 22 April 2014, PPS se Kecamatn Ngawen minta bertemu ketua KPUD setempat. Bertempat di Rumah Makan ‘Bu Yekti’ Semin, Gunungkidul, PPS dimoderatori Sunardi dari PPK Ngawen berunding dengan Zaenuri Iksan ketua KPUD Gunungkidul. Tidak ada titik temu. Supriyana didukung PPS sekecamatan minta tanggungjawab KPU. Bongkar C1 plano  amat melelahkan,  menguras energi dan biaya. Supriyana mempertanyakan pembiayaan, KPUD tak memberi jawaban. Secara pribadi, terkait tidak terbuktinya penggelembungan suara oleh Supriyana, Ketua KPUD Gunungkidul Zaenuri Iksan, Senin Malam, 21 April 2014, jam 20.00 meluangkan waktu silaturahmi ke rumah Supriyana di Buyutan, Watusigar, Ngawen. Inti kedatangan Zaenuri, yang didampingi 4 anggota KPUD dan Sunardi PPK Ngawen, adalah meminta maaf, sehubungan peristiwa yang terjadi di sekretariat PPK kecamatan Ngawen.

Karena geregetan, Supriyana didukung 35 rekan senasib, Rabu, 23 April 2014  menulis sepucuk surat untuk ketua KPUD Gunungkidul. Berembuk di Rumah Makan Puncak, Sambeng, Ngawen, Gunungkidul, kepada media online Sorot Gunungkidul dan Kompasiana, Supiyana dkk. menunjukkan draf surat yang bakal dilayangkan ke Zaenuri Iksan ketua KPUD Gunungkidul. Lima poin dilontarkan:

  1. KPU harus memberi perlindungan hukum kepada PPS dan Sekretariat PPS;
  2. KPU perlu mengembalikan nama baik kecamatan Ngawen terkait dengan pemberitaan hasil pileg 2014 yang terkesan buuruk, dan memojokkan;
  3. Saksi yang ceroboh menuduh PPS seenak perut perlu diberi sangsi;
  4. KPU perlu menaikkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS, karena kerja pemilu beresiko politik; dan
  5. KPU harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan PPS dan KPPS Watusigar selama gelar rekapitulasi ulang di tingkat PPK

Demikian informasi ini semoga dapat dijadikan pembelajaran bersama terima kasih

Sumber :Klik Disini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s